Terkait Nasib 10 Sekolah di Lima Desa, Ketua Komisi III DPRD Rohul Desak Pemkab Lakukan Upaya ke Pusat

Terkait Nasib 10 Sekolah di Lima Desa, Ketua Komisi III DPRD Rohul Desak Pemkab Lakukan Upaya ke Pusat
Ketua Komisi III DPRD Rohul, Wahyuni, S.Sos. M.Si

Rohultoday.co- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Wahyuni, S.Sos. M.Si, desak Pemkab Rohul jemput bola dan upaya ke pemerintah pusat agar permasalahan 10 sekolah yang ada di lima desa sengketa antara Rohul- Kampar bisa diselesaikan.

Karena jelas Wahyuni tengat (batas) waktu yang diberikan hingga Agustus 2017 mendatang ke 10 sekolah kembali dikelola Rohul, belum ada kejelasan kedepannya siapa yang nantinya mengelola ke 10 sekolah tersebut apakah Rohul atau beralih ke Kampar.

“Dengan waktu yang ada, Pemkab Rohul secara bersama-sama dengan dinas terkait, agar segera jemput bola ke pusat. Jangan dengan adanya pengelolaan ke 10 sekolah hingga Agustus mendatang Rohul sudah tenang-tenang saja, karena ini terkait nasib guru dan pelajar yang ada di 10 sekolah tersebut,” ungkap Wahyuni, Ahad (30/7/2017) di Pasir Pengaraian.

Wahyuni juga sangat menyayangkan, kurang tegasnya baik pemerintah pusat dan Provinsi Riau dalam menentukan masalah lima desa sengkate, yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam. Karena konflik yang ada unsur politiknya, kini mengorbankan dunia pendidikan.

“Apalagi kita melihat, konflik lima desa juga unik. Karena biasanya lima desa dipermasalahkan dua kabupatan sengketa Rohul dan Kampar, saat adanya Pilkada, Pilgubri maupun Pilpres. Akibatnya, karena politik dunia pendidikan yang ada terganggu, inikan sangat mengkhawatirkan. Sehingga, baik Pemkab Rohul maupun Provinsi Riau agar bisa lakukan berbagai upaya agar pendidikan tidak dikorbankan,” harap Wahyuni.

Kemudian, dampak konflik berkepanjangan lima desa, dunia pendidikan di 10 sekolah juga kini membinggungkan banyak orang. Termasuk para tenaga pendidik yang ada, mereka terhambat mendapatkan dana sertifikasi karena Dapodiknya masuk Kampar juga Rohul.

Satu-satunya yang harus ditempuh, Pemkab Rohul harus bisa mencari kepastian ke pusat bagaimana sebenarnya status lima desa yang ada, termasuk 10 sekolah di dalamnya.

“Jangan karena kepentingan politik, dunia pendidikan terganggu,” ucapnya lagi.***[mds]

Indeks Berita Hari Ini