Pilkades 3 Desa Bermasalah, Puluhan Warga Ngadu ke DPRD Rohul

Pilkades 3 Desa Bermasalah, Puluhan Warga Ngadu ke DPRD Rohul
Hearing Warga Tiga Desa Dengan Komisi I DPRD Rohul

Rohultoday.co- Puluhan Warga dari tiga desa, yakni Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara, Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Senin  (24/10/2016), mengadu ke Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). 

Masyarakat tiga desa, datang ke kantor wakil rakyat untuk mengadukan masalah tahapan Pilkades serentak di desanya, mulai adanya indikasi intervensi Plt Bupati Rohul H. Sukiman, hingga masalah tidak adanya dana untuk pelaksanaan.

Aspirasi puluhan masyarakat dari tiga desa, disampaikan melalui dengar pendapat atau hearing, dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Rohul Amran dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi I Zahara dari Partai Demokrat, dan anggota Komisi I Sahril Topan dari Fraksi PAN. dan anggota Komisi II DPRD Rohul Arif Reza Syah ikut dalam hearing. 

Hearing dihadiri Kepala BPMPD Kabupaten Abdul Haris, Plt Sekretaris BPMPD Rohul Prasetyo, Kabid dari BKD Rohul, namun tidak dihadiri pihak Disdikpora Rohul dan perwakilan Plt Bupati Rohul Sukiman. 

Dalam hearing, Zainul masyarakat Desa Tanjung Medan menegaskan, aspirasi bahwa sebagian besar di desanya mendukung Balon Kades incumben Sunarji, Pjs Kades Tanjung Medan, karena dirinya dianggap berprestasi dan dapat memajukan desa. 

Zainul menyatakan, pendukung Sunarji sudah melengkapi semua berkas diperlukan ke Panitia Pilkades Tanjung Medan. Namun persyaratan dalam Perda Pasal 17 Ayat (2) poin (O), dimana calon dari PNS harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Plt Bupati Rohul Sukiman. 

Saat Sunarji memohon, agar tandatangan rekomendasi dari Plt Bupati Rohul Sukiman, hingga akhir pencalonan ia tidak diberikan rekomendasi. 

“Alasannya, Pak Sunarji tidak mendapat rekomendasi karena tidak memilih  dia (Sukiman) saat Pilkada. Apakah ada Perda yang menyebutkan kalau tidak memilih dia tidak mendapatkan rekomendasi," sebut Zainul dalam hearing. 

Usai hearing, Zainul menyatakan mulai 14 Oktober 2015, Sunarji sudah menghadap ke Plt Bupati Rohul Sukiman langsung, baik ke kantor dan rumah dinas, namun jawaban Sukiman tidak bisa memberikan rekomendasi karena Sunarji tidak memilihnya saat Pilkada tahun lalu. 

“Kami dari masyarakat Tanjung Medan mohon kebijakan Bapak Plt Bupati untuk bisa meloloskan calon kami. Karena tidak ada kendala di UPTD Dikpora. Berikan izin ke Pak Sunarji,” ungkap Zainul. 

“Bila itu jadi ancaman bagi PNS, agar sinkron dan dirasakan masyarakat jangan ada lagi alasan yang semacam itu,” ucapnya.

Hanafi, selaku Sekretaris Panitia Pilkades Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto mengatakan, mereka datang dan mengadu ke DPRD Rohul, karena diindikasi adanya intervensi dari Plt Bupati Rohul H. Sukiman melalui Camat Rokan IV Koto, Agustar. 

Jelas Hanafi lagi, Plt Bupati Rohul melalui Camat Rokan IV Koto, diduga sudah mengintervensi Panitia Pilkades, dengan meminta agar salahseorang bakal calon Kepala Desa (Kades) yang tidak memenuhi persyaratan diloloskan sebagai calon Kades. 

Menurut Hanafi lagi, saat legalisir ijazah, pengganti ijazah Balon Kades tidak diteken oleh sekolah asal. Bahkan pihak Disdikpora Rohul tidak mau melegalisirnya. Ia menilai, intervensi tidak sesuai Perda Nomor 4 tahun 2016 dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan aturan lain. 

“Kita selaku masyarakat Rokan Timur keberatan, dengan adanya intervensi dari Plt Bupati Rohul cq Camat Rokan IV Koto,” ucap Hanafi, dan mengaku panitia Pilkades dan stake holder tidak ada menjegal salah satu Balon Kades. 

Kemudian, berbeda dengan persoalan masyarakat Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan. Masyarakat meminta Pilkades serentak tahap pertama yang akan dilaksanakan 1 Desember 2016 ditunda, karena panitia Pilkades kekurangan dana. 

Panitia tidak mau menerima dana dari pihak ketiga, dalam hal ini koperasi, karena ada salah satu calon yang masih saudara dekat dengan pengurus koperasi. 

Sikapi hal itu, pimpinan hearing juga Sekretaris Komisi I DPRD Rohul Amran mengatakan, aspirasi masyarakat dari tiga desa soal Pilkades nantinya akan disampaikan dulu ke Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH. 

“Kita akan konsultasikan dulu dengan pimpinan dan akan kita bawa ke pemerintah, ada hal apa sebenarnya. Kalau itu tak diakomodir saya harapkan  harus diterima secara legowo,” harap Amran. 

Ditanya terkait kapan dijadwalkan akan memanggil pihak Pemda, Amran mengakui secepatnya, namun aspirasi masyarakat tiga desa itu perlu dikonsultasikan dulu dengan pimpinan DPRD Rohul.***[rls]

Indeks Berita Hari Ini