Pemilu Harmoni Tanpa Sara

Pemilu Harmoni Tanpa Sara
Bashori (Penulis adalah salah satu anggota PANWASCAM Kepenuhan dan Dosen STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian).

Rohultoday.co - Tantangan pemilu bersih bukan lagi sebatas money politics alias politik transaksional. Di era banjir informasi dan booming media sosial, hoax atau fitnah dan ujaran kebencian berbau SARA juga menjadi persoalan serius. Tidak hanya itu, SARA seakan-akan menjadi senjata ampuh dalam menjaring masa di berbagai lini.

Kita telah sama-sama memahami bahwa Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah pesta demokrasi yang diikuti oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa dibatasi oleh identitas (SARA). Hak memilih dan hak dipilih pun adalah milik semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai warga Negara yang berdaulat.

Oleh sebab itu, demi menyongsong Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres) yang aman dan damai, tentu seluruh komponen bangsa ini sangat perlu membuat blue print strategi untuk  melahirkan demokrasi yang kapabel, dan berkualitas. Jangan sampai terjadi isu-isu SARA atau isu-isu lain yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini. Hal ini tentu butuh kerja kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa ini. Secara khusus, Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polisi begitupun BIN diharapkan dapat mencegah lebih dini segala bentuk kampanye politik bernada SARA ini.

Tidak hanya merugikan, akan tetapi ujaran kebencian SARA akan mencederai demokrasi yang telah lama kita bangun. Ditambah lagi, SARA juga akan menjadi benih perpecahan antar sesama. Kerugian itu tidak hanya sebatas pertaruhan satu kesatuan bangsa ini. Akan tetapi akan menghabiskan energi, fikiran, fisik, dan materi untuk mengembalikan perpecahan yang akan terjadi jika saja konflik SARA terjadi.

Kampanye politik berbau SARA memang bukan isapan jempol belaka. Hal itu memungkinkan akan terjadi di sekitar kita. Alasannya sangat kuat. Saat ini tanda-tanda kampanye berbau SARA di sejumlah daerah tampak jelas dimainkan oleh oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ada dugaan kuat bahwa kelompok tertentu sedang memanfaatkan isu-isu semacam ini sebagai pintu masuk kepentingan terselubung. Tidak boleh ada negara di dalam negara, ada kuasa di dalam kuasa. Sebagai negara hukum dan negara yg berlandaskan Pancasila, isu-isu seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah atau Negara harus hadir sebagai garda terdepan yang melahirkan demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang mampu membangun ketertiban bersama, keharmonisan bersama, dan juga kesatuan dalam menjalin kepentingan bersama.

Tahun ini bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak (2018) dan Pilpres (2019). Pilkada serentak 2018 yang akan diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Belajar dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun2017, maka harus dicermati dan diwaspadai agar isu-isu SARA tidak akan terjadi dan muncul lagi dalam pesta demokrasi. Isu-isu SARA yang dikapitalisasi dalam pemilu sebagai bahan propaganda dan agitasi akan merusak nilai-nilai demokrasi. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elit politik harus bersatu padu untuk mengajak masyarakat agar cerdas dan rasional dalam berdemokrasi. Isu-isu dalam Pemilu harus mengedepankan program kerja yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.

Jika demikian, maka pemilih akan lebih bebas menyalurkan suaranya tanpa terikat oleh identitas SARA, meskipun menjadi hak pemilih jika menjatuhkan pilihannya berdasarkan prioritas persamaan identitas SARA.

Jika masih ada kelompok atau pihak yang menggunakan isu identitas (SARA) dalam pemilu maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Diperkirakan dalam Pilkada serentak 2018  dan Pilpres 2019 nanti bisa jadi isu-isu SARA akan dikapitalisasi sebagai bahan propaganda dan agitasi untuk melemahkan pihak tertentu. Bahkan saat ini kapitalisasi isu komunisme juga sudah dilakukan yang diduga kuat untuk kepentingan Pilpres 2019. Pengaruh kemudahan teknologi internet membuat propaganda dan agitasi dapat dijalankan dengan mudah, cepat, dan ke banyak sasaran. Propaganda dan agitasi dengan isu SARA sangat tidak sehat. Selain merusak demokrasi, hal ini bisa menyebabkan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat.

Untuk mewaspadi hal tersebut, pemerintah harus tegas dengan kapitalisasi isu SARA dalam Pilkada. Regulasi terkait penyelenggaraan pemilu harus mengakomodasi pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang menggunakan isu SARA. Aparat penegak hukum juga harus melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap propaganda dan agitasi dengan menggunakan isu SARA. Jika isu SARA ini bisa dideteksi dan dicegah, minimal pemilu lebih sehat dan sejuk, persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tetap terjaga.

Selain itu, dalam sejumlah pesta politik seringkali ditemukan orang-orang tertentu memojokkan pihak lain atas nama perbedaan agama dan suku. Kecenderungan tersebut sangat membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mana salah satu pilarnya adalah kemajemukan.

Maka penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, media massa, parpol, caleg, dan calon pemimpin daerah untuk melaksanakan betul larangan ujaran kebencian (hate speech) pada kampanye pemilu. Peran penyelenggara pemilu terutama Bawaslu mempunyai andil besar dalam mengawasi segala hal yang mengakibatkan terjadinya politik SARA dan konflik kepentingan calon penguasa.

Sampel buruk pemilu Jakarta terang benderang kita lihat. Isi kampanye berbau SARA sulit terelakan. Bisa jadi ini menjadi pembelajaran untuk kita agar tidak terjadi lagi kampanye yang bermuara SARA yang akan merugikan bagi masyarakat banyak. Kerugian materil dan juga menguras pikiran akan menjadikan ketidakstabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila dibaca dari sisi pendidikan politik, maka praktik-praktik yang demikian itu menjadi salah satu faktor ketidakpahaman dalam memahami nilai-nilai kebhinekaan yang telah ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu edukasi politik yang harus terus kita dorong pada ajang tahunan Pilkada, Pileg dan pemilu 2019 nanti.

Oleh sebab itu, untuk menekankan pemahaman akan edukasi politik perlu kita pahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara agama. Sehingga dalam melakukan perhelatan kepemiluan kita wajib menjaga nilai-nilai harmonisitas keberbedaan Suku, Agama, dan Ras dalam menentukan pilihan. Maka slogan pemilu “BEBAS SARA” perlu kita gaungkan dalam semua lini kehidupan kepemiluan.

* BASHORI (Penulis adalah salah satu anggota PANWASCAM Kepenuhan dan Dosen STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian).

Indeks Berita Hari Ini