Tarik Pungli Rp. 2,5 Juta per SKRPT, Kades dan Sekdes RBS Terancam Pasal Pemerasan UU Tipikor

image_title
Linkedin
Tarik Pungli Rp. 2,5 Juta per SKRPT, Kades dan Sekdes RBS Terancam Pasal Pemerasan UU Tipikor
Ekspose Polres Rohul terkait kasus pungli sertifikat tanah di rantau binuang sakti.

Rokan Hulu, Rohultoday.CO-‎ Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang berinisial PA dan S yang di OTT Tim Saber Pungli Satuan Reskrim Polres Rohul, Kamis (18/1/2018) lalu terjerat pasal pemerasan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi(Tipikor).

Kapolres Rohul AKBP Yusuf Rahmanto SIK, MH, didampingi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto SH, SIK,‎ Paur Humas Polres Rohul Ipda Suheri Sitorus, dan Kanit Tipikor Ipda H. Panjaitan SH ketika ekspose di Mapolres Rohul, Senin (22/1/2018) siang, menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Warung Ikan Bakar Sasmita di Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, 6 lelaki diamankan Tim Saber Pungli Satuan Reskrim Polres Rohul.

Dari hasil pemeriksaan, Kades dan Sekdes‎ RBS ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 4 lelaki lainnya mengaku tidak mengetahui adanya transaksi surat tanah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Rokan Jaya Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan di warung ikan bakar tersebut.

Dari hasil OTT, polisi menyita barang bukti uang tunai pecahan Rp. 50 ribu sebesar Rp 50 juta, 73 persil surat tanah atau Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT).

“Kesepakatan awalnya sebesar Rp 225 juta, namun baru dibayarkan Rp 50 juta," ucap AKBP Yusuf saat ekspose di hadapan sejumlah wartawan.

Selanjutnya Kapolres menjelaskan, 1 SKRPT ditetapkan Kades RBS Rp 2,5 juta, sementara aturan‎ mengatur tidak ada, sehingga masyarakat keberatan dengan jumlah sebanyak itu dan melaporkan ke Polres Rohul.

Atas perbuatannya, Kades dan Sekdes RBS dijerat Pasal 12 huruf (e), sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001‎ tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kemudian, Kades dan Sekdes RBS, dikenakan pasal pemerasan dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dengan cara memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk membayar sesuatu.

Di perkara pemerasan dan Tipikor, pemberi uang tunai Rp 50 juta yakni dari pihak KSU Rokan Jaya‎ Desa Kepenuhan Timur hanya berstatus sebagai saksi, karena merupakan korban pemerasan.

"Kita akan laksanakan pemeriksaan, masih dalam proses. Kita akan dalami, bila memang ada indikasi, siapapun yang terlibat akan kita proses. Sementara ini ditetapkan dua tersangka," ujarnya dan mengindikasi uang Rp 50 juta digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menyikapi kejadian ini, Kapolres Rohul ‎AKBP Yusuf Rahmanto menghimbau seluruh Kades dan Camat yang ada di Kabupaten Rohul, agar sebagai aparatur negara tidak melakukan praktik pungutan liar‎ atau menyalahgunakan wewenang.

Kapolres juga menyampaikan bahwa jajarannya sudah mensosialisasikan masalah Saber Pungli. Kemudian bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum aparatur negara, dirinya meminta agar tidak segan untuk melaporkan ke Polres Rohul.(ais)