Komisi IV DPRD Rohul Desak Pemprov Riau Buat Aturan Tegas Terkait Angkutan Perusahaan

image_title
Linkedin
Komisi IV DPRD Rohul Desak Pemprov Riau Buat Aturan Tegas Terkait Angkutan Perusahaan
Nono Patria, Ketua Komisi IV DPRD Rohul

Rohultoday.CO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) desak Provinsi Riau dan Pemkab Rohul, untuk membuat aturan yang tegas terkait bebasnya mobil-mobil angkutan dengan over kapasitas di Jalan Lintas Provinsi dan Kebupaten di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Rohul, Nono Patria Pratama SE. Angkutan Non BM ini mengangkut berbagai hasil bisnis para pengusaha besar seperti Crude Palm Oil (CPO), Inti (Kernel), Cangkang dengan menggunakan kendaraan bermuatan 25-35 ton dengan nomor plat kendaraan BK (Sumatera Utara) dan Plat Provinsi lainnya di Indonesia.

Bahkan mobil-mobil tersebut bebernya, mengangkut Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) dari Ram atau dari timbangan agen yang memiliki PB ke Pabrik Kelapa Sawit antar kecamatan dan Desa, karena memang di Kabupaten Rokan Hulu ini selain ada puluhan PKS Kelapa Sawit dan Kaya dengan perkebunan Kelapa sawit baik perorangan, Koperasi, KUD dan PT.

"Terkait pengangkutan muatan diatas rata-rata kapasitas beban yang di tanggung jalintas di Rokan Hulu ini, serta pajaknya bukan di Rokan Hulu namun Rokan Hulu yang menanggung biaya perbaikan jalan yang rusak, inikan tidak adil,"tegas Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai Golkar ini Senin, (7/5/2018)

"Untuk hal ini, kami dari Komisi IV DPRD Rohul yang membidangi Perhubungan ini, meminta Pemprov Riau dan Pemkab Rohul membuat Aturan atau Perda yang jelas dan tegas dengan tidak bertetangan dengan peraturan pemerintah yang sudah ada, sehingga angkutan tonase besar ini tidak semena-mena asal angkut muatannya dari Rohul di bawa ke luar daerah dan begitu juga diwilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Jalintas terselamatkan dari kerusakan parah akibat tonase yang tidak sesuai kapasitas jalintas kelas 3 ini," jelas Nono Patria.

Nono memberi contoh, separti di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan Pengusaha atau Perusahaan Mobil angkutannya melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah setempatnya, sehingga seluruh aktivitas mobil anggkutan muatan besar itu terawasi dan peduli dengan kerusasakan jalan disana.

"Untuk itu, kita mendorong Pemerintah Riau dan Pemkab Rohul melakukan kajian tentang mobil angkutan non BM ini, dan Perusahaan mobil juga kita minta menggunakan Amdal Lalulintas dan tidak mengangkut diatas kapasitas tonase jalan di Rokan Hulu,"tegas Nono lagi

"Pemda Rohul untuk mebuat MOU dengan perusahan perihal hak dan kewajiban atas penggunaan jalan daerah," usul Anggota DPRD Rohul ini.

Selain itu, Nono juga mencontohkan angkutan CPO, Inti dan Cangkang dari PKS PT KAS yang belum lama ini menjadi pembicaraan hingga dilakukan penertiban dari Petugas Gabungan Dishub, Polri dan TNI di Rohul, karena tonase anggkutannya tidak sesuai kapasitas jalan di Rohul dan melawati jalan ibu Kota, padahal PT KAS itukan beralamat di Desa Papaso Sumatera Utara namun anggkutannya lewat di Ubu Kota Rohul.

Lanjutnya Komisi IV DPRD Rohul meminta perahatian pengusaha dan ketegas Pemerintah, Baik Rohul maupun Pemprov riau, karena Rohul daerah perbatasan Provinsi Sumut, Sumbar dan Kebudayaan Kampar, Rohil di Riau, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rohul.

"Kalau aturannya sudah dibuat. Sehingga Kabupaten Rohul menjadi initiator di Riau terkait mobil anggkutan ini," tandasnya. (Mds)

Loading...