Komisi II DPRD Rohul Hearing dengan PT PISP Tanggapi Positif Keluhan Warga Kepenuhan

image_title
Linkedin
Komisi II DPRD Rohul Hearing dengan PT PISP Tanggapi Positif Keluhan Warga Kepenuhan
Hearing Dprd dengan PT. PISP

Rohultoday.CO - Komisi II DPRD hearing dengan PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP) menanggapi surat dari Kepala Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau tentang  Corporate Social Responsibility (CSR) Perususahaan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

Hearing dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Rohul Senin, (19/2/2018) dipimpin Ketua Komisi II Hj. Sumiartini  bersama Wakil Ketua  H. Edi Strisno, anggota Hj. Nurzahara, H. Porkot SH, H. Bahron Lubis, H. M. Hilip sedangkan dari PT. PISP dihadiri Kepala Humas Regional Surya Damai Group Rohul Jumiadi Saputra dan Kades Kepenuhan Barat Mulia Damrizal serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang juga dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul.

Dalam hearing Ketua Komisi II Hj. Sumiartini secara bergantian dengan wakil ketua dan Anggota berharap perusahaan PT. PISP untuk dapat mengaplikasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pembangunan untuk masyarakat setempat di Desa Kepenuhan Barat Mulia seperti di permohonan Kades Damrizal bantuan untuk Rehap Pembangunan Rumah Ibadah atau Masjid, Musholah, Madrasyah, dan lainnya.

"CSR itu harus dilaksanakan oleh perusahaan di utamakan di wilayah Domisilinya, karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Rokan Hulu nomor 2 Tahun 2015 dengan pelaksana Forum TJSP Rohul yang sudah terbentuk," tegas Ketua Komisi II DPRD Rohul.

Menangggapi hearing tersebut melalui wawancaranya Bagian Humas Regional Surya Damai Group Rohul Jumiadi Saputra mewakili PT PISP Kepenuhan menyampaikan CSR yang sudah Perusahaaannya laksanakan sejak 15 Tahun sebelumnya, seperti beasiswa sudah mencapai 2 Miliyar kurang lebih, bantuan pembangunan Ruang Kelas Sekolah,  Majid, Rumah Ibadah serta beberapa poin lainnya.

Dirinya juga merespon positif apa yang disampaikan dari Pemerintah Desa Kepenuhan Barat Mulia, meski dirinya bukan pengambil keputusan, namun secepatnya mengajukan ke Direksi PT. Surya Dumai di Kota Pekanbaru.

"Tentang permohonan Kepala Desa Kepenuhan Barat Mulia secepatnya pihaknya sampaikan ke Redaksi untuk direalisasikan karena kepentingan masyarakat,"tandasnya.

Untuk diketahui, Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal dengan CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan.

Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Definisi dalam Pasal 1 tersebut hanya menyebutkan bahwa TJSL adalah komitmen dari perusahaan, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan TJSL dinyatakan dalam Pasal 74 tetapi ternyata hanya mengkhususkan pada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam.

Selanjutnya disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara terencana. Undang-Undang ini sendiri tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahan tidak melaksanakan TJSL.(rin)

Loading...