KIP Riau : Daerah harus Maksimalkan Peran PPID

image_title
Linkedin
KIP Riau : Daerah harus Maksimalkan Peran PPID
Komisioner KIP Riau didampingi Kadis Kominfo Rohul foto bersama di ruang media center

PASIR PENGARAIAN - Keterbukaan informasi publik saat ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Untuk itu fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang keberadaannya dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus berjalan dengan baik.

Seperti dikatakan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Riau, Zufra Irwan, didampingi Komisioner KIP Riau Jhoni Setiawan Mundung serta Sekretaris KIP Provinsi Riau Erisman Yahya, Kamis (31/5/2018), usai silaturrahim sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap implementasi KI di Dinas Kominfo Rohul.

Komisioner KIP Riau perdana berada di Negeri Seribu Suluk, dan disambut Kadis Kominfo Rohul Gorneng SSos MSi, Sekretaris Dinas Kominfo Rohul Zulfikri serta Kabid dan pegawai di Dinas Kominfo Rohul.

PPID merupakan salah satu media masyarakat guna mengetahui terkait pemerintah daerah dan aktifitas kepala daerah serta program serta kegiatan yang dilaksanakan.  Selain memanfaatkan radio milik pemerintah daerah yang saat ini telah berbentuk lembaga penyiaran publik lokal, sebagai media informasi pembangunan.

“Kita berharap, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Rohul, dapat memaksimalkan peran PPID sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pemerintah daerah dan pembagunan. Sehingga PPID wujud keterbukaan informasi. Kalau ada wartawan atau masyarakat ingin mengetaui informasi tentang Pemkab bisa melalui PPID,” terangnya.

“Sehingga imagenya dan pencitraan kepala daerah (Bupati, red) itu, ada di Dinas Kominfo. Jadi tak bisa setengah setengah perhatiannya. Bukannya Pemkab harus mengistimewakan terhadap Kominfo, namun harus logis, baik dari sisi pendanaan, SDM, Infrastruktur, IT dan ruangan harus menjadi perhatian,” tambahnya lagi.

“Karena sesuai Permendagri Nomor 3 tahun 2017, bahwasanya PPID terpusat di Dinas Kominfo. Kominfo bisa meminta data ke OPD terhadap program kegiatan yang dilaksanakan untuk di informasikan ke masyarakat luas,” ungkapnya.

Jelas Zufra lagi, perlu dukungan kepala daerah terhadap anggaran serta infrastruktur yang dibutuhkan Dinas Kominfo Rohul, dalam memberikan layanan informasi ke masyarakat.

“Sebenarnya tupoksi KIP, mengamanahkan monitoring dan evaluasi. Kita ke Kabupaten Rohul, untuk melihat inplementasinya dengan mengunjungi Dinas Kominfo Rohul. Kita melihat secara langsung  ruang data dan media serta infrastruktur pendukung sudah cukup baik,” ucapnya.

Sebutnya lagi, sudah seharusnya Bupati dan pimpinan DPRD Rohul memperhatikan dengan serius PPID yang teknisnya di Dinas Kominfo Rohul. Selama ini, ada kencendrungan Kominfo sebagai dinas pelangkap, padahal itu salah.

“Pencitraan, image daerah ada di Dinas Kominfo yakni PPID sehingga harus difungsikan perannya. Justru SDM di Kominfo harus aparatur sipil negara yang profesional dibidangnya. PPID akan menyelamatkan pejabat, mengurangi beban pejabat. Tak perlu repot jumpa bupati, karena datanya disana sudah ada di PPID,“ tambahnya.

Kadis Kominfo Rohul Gorneng SSos MSi sangat menyambut baik kunjungan kerja ekaligus silaturrahim Komisioner KIP Provinsi Riau ke Dinas Kominfo Rohul. Atas masukan dan saran yang telah disampaikan KIP, akan segera ditindaklanjuti, selain menjadi semangat baru dalam mengelola keterbukaan informasi publik.

“Tahun 2019, kegiatan media cetak, elektronik serta online dikelola Dinas Kominfo, sehingga kita selain memaksimalkan peran PPID, kita akan intens melakukan komunikasi dan coffe morning dengan rekan rekan wartawan dalam rangka sharing, memberika masukan, saran dan informasi,” ungkap Gorneng. (Mds)

Loading...