Home Wisata Indonesia Disparbud Rohul Fokus Penataan Situs Makam Raja Rambah

Disparbud Rohul Fokus Penataan Situs Makam Raja Rambah

225
0
SHARE
Disparbud Rohul Fokus Penataan Situs Makam Raja Rambah

Situs Makam Raja Kerajaan Rambah

Rohultoday.CO - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tengah fokus menata kawasan Makam Raja??Kerajaan Rambah. Hal ini dilakukan untuk lebih memghidupkan kembali situs cagar budaya peringkat Provinsi Riau tersebut.

Dikatakan Kepala Disparbud Kabupaten Rohul Drs. Yusmar M. Si, penataan situs cagar budaya Makam Raja Kerajaan Rambah?di Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, dilakukan karena kawasan ini sudah menjadi salah satu cagar budaya peringkat Provinsi Riau, dari 11 situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Rohul.

?Dari data Dinas Kebudayaan Riau?, Makam Raja Kerajaan Rambah merupakan salah satu situs cagar budaya peringkat?provinsi, dari itu kita tata," sebut Yusmar, Kamis (12/4/2018).

Yusmar juga mengatakan, penataan Makam Raja Kerajaan Rambah difokuskan setelah adanya hibah??lahan dari pemilik tanah. Kawasan situs cagar budaya ini diharapkan menjadi salah satu destinasi?wisata budaya di Kabupaten Rohul.

"?Kita akan membuat situs itu jelas status lahannya, dan dilengkapi sertifikat tanah. Karena membangun suatu objek atau destinasi wisata harus jelas dulu status lahan dan status kepemilikannya. Bila sudah jelas, maka Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat tidak takut membantu dana untuk pengembangan?," sebut Yusmar.

Diakui Yusmar lagi, apabila status lahan dan status kepemilikan sudah dilakukan, maka Disparbud Rohul bisa mengembangkan objek atau destinasi wisata tersebut.

"Nantinya, apakah akan kita kembangkan lewat sumber APBD kabupaten, APBD provinsi, atau APBN sudah bisa dilakukan," terangnya.

Ungkap Y?usmar lagi, sekitar 60 persen lahan objek wisata di Rohul masih masuk kawasan, baik masuk kawasan lindung, dan hutan produksi terbatas atau HPT. Secara?bertahap, Disparbud Rohul akan menyelesaikan dengan bekerjasama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

?Kalau mau membangun harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Beda dengan yang status HPL (Hak Pengelolaan Lahan), alih fungsi lahan bisa dilakukan hanya dengan SK Bupati saja, dan sudah bisa kita kelola," kata Yusmar.

"Sehingga kita perlu dudukan status lahan dulu, bila memang milik desa harus ada SK dari pemerintah desa, demikian juga jika mempunyai kelompok atau masyarakat kita dudukkan bersama," sebut mantan Kepala Disdukcapil Rohul.

Kemudian, untuk pengembangan pariwisata jelas Yusmar, berorientasi kepada masyarakat lokal, bagaimana masyarakat sekitar objek diberdayakan, sehingga objek yang ada mendongkrak ekonomi dan usaha masyarakat.

"Tentunya, angka pengangguran juga bisa dikurangi, tanggung jawab dan pelestariannya akan menjadi tanggung masyarakat desa," paparnya.

"?Kemungkinan, dalam sebulan dan tiga bulan ke depan kita akan melakukan penetapan lahan tersebut," tambahnya.

Sebut Yusmar, dalam pengembangan destinasi, Disparbud Rohul akan lebih memberdayakan masyarakat. Dinas akan menggelar rapat untuk pengelolaan parkir secara permanen, sehingga menimbulkan lapangan kerja baru.

"Bila itu terlaksana, maka tentunya masyarakat berfikir dan menjaga objek wisata yang ada di daerahnya, dan lainnya tentunya Dinas Pariwisata yang mengelolanya," ucap Yusmar lagi.

Sambung Yusmar?, perlu dibentuk Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Kelompok inilah yang akan menjaga dan memelihara, sehingga objek yang ada tetap terjaga.

"Karena ada keterikatan emosional, maka tentunya masyarakat akan menjaga objek wisata di daerahnya tersebut," ucap Yusmar.?(Mds)